PEMERINTAHAN REPUBLIK BATAAF

 

PEMERINTAHAN REPUBLIK BATAAF

Pemerintahan Republik Bataaf (1795-1806) adalah sebuah republik yang didirikan di Belanda setelah Revolusi Batavia, mengikuti model Prancis dan menggantikan monarki sebelumnya. Pemerintahan ini bersifat terpusat dan mengubah Belanda dari federasi menjadi negara kesatuan. Republik ini berakhir ketika Napoleon Bonaparte mengubahnya menjadi Kerajaan Hollandia pada tahun 1806, yang kemudian menempatkan saudaranya, Louis Bonaparte, sebagai raja. 

Latar Belakang dan Pembentukan

• Revolusi Batavia: 

Republik Bataaf didirikan pada 19 Januari 1795, sehari setelah raja terakhir, Willem V, melarikan diri ke Inggris, membuka jalan bagi penguasaan Prancis. 

Republik Bataaf adalah pemerintahan yang terbentuk di Belanda setelah revolusi di Eropa, di mana Belanda menjadi sekutu Prancis di bawah Napoleon Bonaparte.

Pada akhir abad ke-18, Belanda (yang kala itu masih berbentuk Republik Belanda) mengalami krisis internal dan tekanan dari kekuatan Eropa lainnya, terutama Inggris dan Prancis.

Tahun 1795, Revolusi Prancis membawa perubahan besar di Eropa, termasuk pendirian Republik Bataaf di Belanda, yang menggantikan pemerintahan lama dan mengadopsi sistem pemerintahan republik yang bersekutu dengan Prancis.

Pengaruh Republik Bataaf juga meluas ke wilayah-wilayah jajahan Belanda, termasuk Hindia Timur (sekarang Indonesia), yang dikelola oleh VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie), tetapi VOC sudah mengalami kebangkrutan pada tahun 1799.

• Pengaruh Prancis: 

Republik ini sangat terinspirasi oleh nilai-nilai Revolusi Prancis, seperti kebebasan, persamaan, dan persaudaraan, serta mengikuti model pemerintahan Republik Pertama Prancis. 

Sistem Pemerintahan 

• Perubahan menjadi Negara Kesatuan: 

Awalnya federal, Republik Bataaf berubah menjadi negara kesatuan pada tahun 1798, dengan pemerintahan terpusat di bawah pengaruh Prancis.

• Politik Luar Negeri Terbatas: 

Meskipun memiliki pemerintahan sendiri, politik luar negeri Republik Bataaf berada di bawah kendali Prancis.

Akhir Pemerintahan 

• Penggantian dengan Kerajaan: 

Pada tahun 1806, Napoleon Bonaparte membubarkan Republik Bataaf dan mendirikannya menjadi Kerajaan Hollandia, dengan Louis Bonaparte sebagai raja.

• Penjajakan Kekuasaan: 

Napoleon menjadikan Hollandia sebagai negara boneka untuk memperkuat kendali Prancis atas Eropa.

Dampak di Indonesia

• Perubahan Kolonial: 

Karena Belanda berada di bawah kekuasaan Republik Bataaf dan kemudian Prancis, terjadi perubahan signifikan dalam administrasi dan kebijakan kolonial di Hindia Belanda. 

• Penguatan Keamanan: 

Pemerintah Republik Bataaf memperkuat keamanan di wilayah kekuasaannya untuk menghalangi serangan Inggris, yang kemudian berlanjut pada masa Louis Bonaparte di bawah kendali Prancis. 

Perkembangan Pemerintahan Bataaf di Indonesia

Setelah kebangkrutan VOC, Hindia Belanda berada langsung di bawah kendali pemerintah pusat di Belanda, yaitu Republik Bataaf. Pemerintahan Bataaf di Indonesia lebih terfokus pada restrukturisasi administratif dan militer di Hindia Belanda.

Meskipun masa pemerintahan Republik Bataaf tidak berlangsung lama, periode ini menandai awal dari perubahan signifikan dalam pemerintahan kolonial Belanda di Indonesia, termasuk pembubaran VOC dan reformasi dalam administrasi kolonial.

Pemerintahan Bataaf juga memberikan dasar bagi pembentukan pemerintahan kolonial yang lebih terstruktur, meski penerapannya lebih nyata setelah Belanda mendapatkan kembali Hindia Belanda dari Inggris pada 1816.

Dampak dari masa pemerintahan Republik Bataaf di Indonesia cukup terasa, terutama dalam sistem pemerintahan yang mengalami penyesuaian dengan model administrasi yang lebih terpusat dan modern ala Prancis.

Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811)

Daendels memimpin Hindia Belanda pada 1808 sampai 1811. Diangkatnya daendels sebagai pemimpin bertujuan untuk mempertahankan wilayah Hindia Belanda dari serangan Inggris.

Berikut adalah beberapa kebijakan yang dibuat Daendels selama memimpin.

• Bidang Ekonomi: Daendels menjual banyak tanah milik gubernurman kepada pihak swasta, melakukan pemungutan pajak, pribumi wajib menyerahkan hasil pertanian kepada pemerintah.
• Bidang Pemerintahan: Memindahkan pusat pemerintahan dari Batavia ke Weltevreden, Pulau Jawa diagi menjadi 9 prefektur dan 31 kabupaten.
• Bidang Pertahanan: Merekrut rakyat Indonesia sebagai tentara, membangun pabrik senjata, dan membangun jalan raya dari Anyer sampai Panarukan dengan kerja rodi.
• Bidang Sosial Budaya: Menghilangkan upacara penghormatan yang sebelumnya diberikan kepada residen, sunan, dan sultan.
• Bidang Hukum: Membagi sistem peradilan menjadi tiga golongan, yaitu untuk orang Eropa, Timur Asing, dan Pribumi.

LEBIH LENGKAPNYA

Kebijakan Politik dan Pemerintahan Daendels melakukan perubahan yang mendasar dan menyeluruh pada sistem politik dan pemerintahan Indonesia. Pada awal pemerintahan, Daendels melakukan reorganisasi sistem pemerintahan dan birokrasi di Jawa. Daendels menerapkan sistem pemerintahan sentralisasi kekuasaan dan menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan. Berikut merupakan kebijakan Daendels dalam bidang politik dan pemerintahan :

1.  Membatasi pengaruh kekuasaan kerajaan-kerajaan tradisional Indonesia terhadap aspek-aspek kehidupan masyarakat

2.   Membagi pulau Jawa menjadi 23 karisidenan Kedudukan Bupati sebagai penguasa tradisional daerah diubah menjadi pegawai dibawah pemerintah kolonial

3. Membagai wilayah Jawa bagian timur menjadi 5 prefektur (setingkat provinsi) yaitu Surabaya, Sumenep, Rembang, Pasuruan, Gresik Kebijakan Sosial dan Ekonomi Dalam bidang sosial dan ekonomi, Daendels menerapkan berbagai perubahan kebijakan terkait cara eksploitasi tanah jajahan.

4.      Upaya eksploitasi sosial dan ekonomi tersebut bertujuan untuk membiayai kebutuhan perang Perancis dalam menghadapi pasukan Inggris pada awal abad ke-19 Masehi. Dalam buku Daendels and the Sacred Space of Java (1808-1811) (2013) karya Peter Carey,

Berikut merupakan kebijakan sosial dan ekonomi Daendels di Indonesia:

1.    Mengharuskan rakyat pribumi untuk melaksanakan penyerahan wajib atas hasil pertaniannya Menjual tanah-tanah Indonesia kepada pihak swasta

2.      Menanam tanaman komoditas yang laku di pasar internasional

3.      Memungut pajak kepada rakyat pribumi

4.      Menggabungkan wilayah Kasunanan dan Kasultanan ke dalam wilayah pemerintah

Berikut merupakan kebijakan-kebijakan Daendels dalam bidang militer dan pertahanan:

1.      Membangun benteng-benteng baru di sekitar pesisir pulau Jawa

2.      Membangun pangkalan angkatan laut di perlabuhan Anyer dan Ujung Kulon

3.    Membangun jalan raya Anyer-Panaurkan untuk memudahkan mobilisasi pasukan dan logistik perang

4.      Menjadikan penduduk pribumi sebagai tentara pemerintah kolonial

5.      Membangun pabrik senjata di Surabaya dan Semarang Di saat situasi tidak menentu.