KEKUASAAN VOC

 

1.     Latar belakang terbentuknya VOC di Indonesia

Perusahaan Hindia Timur Belanda, atau Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC), adalah perusahaan dagang multinasional pertama di dunia yang didirikan pada tahun 1602 oleh Belanda. Diberikan wewenang luas oleh pemerintah Belanda, VOC memonopoli perdagangan di Asia, mendirikan koloni, dan memiliki kekuasaan semi-pemerintah, termasuk hak untuk berperang dan mencetak uang. Perusahaan ini sangat sukses dan kaya, tetapi pada akhirnya bangkrut karena korupsi dan perang, dan dibubarkan pada tahun 1799, yang kemudian membuka jalan bagi pembentukan Hindia Belanda.

VOC didirikan oleh dua tokoh yang bernama Prints Maurits dan Johan Olden Barnevelt pada 20 Maret 1602 yang dilatarbelakangi adanya persaingan dagang Belanda. Keberadaan VOC menjadi sangat menguntungkan bagi Belanda mengingat VOC menjadi pemasukan terbesar Belanda. Berdirinya VOC diawali dari modal pertama sebanyak 6,5 miliar gulden oleh direktur pertama yang dikenal sebagai Heeren Zeventien dengan kantor pertamanya terletak di Banten yang dipimpin oleh Francois Wittert.

2.     Tujuan pembentukan VOC

a.     Menghindari persaingan tidak sehat angtar sesama pedagang Belanda guna memperoleh keuntungan besar

b.     Memperkuat posisi Belanda dalam menghadapi persaingan antar pedagang Eropa dan Asia lainnya.

c.     Membantu dana pemerintahan Belanda yang sedang berperang melawan Spanyol. Setelah mengalami perkembangan yang pesat VOC menghadapi masalah dengan pedagang Spanyol dan Portugis. Hal tersebut membuat kepemimpinan VOC yang dipegang oleh pemerintah Belanda yang dipegang oleh dewan 17 atau Heeren Zeventien yang berkedudukan di Amsterdam, Belanda memberikan hak oktroi atau hak-hak istimewa kepada VOC layaknya sebuah kerajaan. Hak istimewa tersebut adalah sebagai berikut :

   1.  Dianggap sebagai wakil pemerintahan Belanda di Asia

   2.  Hak melakukan monopoli perdagangan

   3. Hak atas perekrutan pegawai

   4. Membentuk angkatan perang

   5. Melakukan perang

   6.   Membangun benteng dan melakukan perjanjian

   7.  Mencetak dan mengeluarkan uang sendiri

Hak oktroi ini bertujuan untuk menyingkirkan Portugis dan Spanyol yang menguasai Nusasntara pada waktu itu.

3. Untuk melaksanakan kekuasaanya di Indonesia diangkatlah Gubernur Jendral VOC yaitu :

a.   Gubernur Jendral Pieter Both (1610-1614) di Ambon yang memindahkan pusat VOC dari Ambon ke Jayakarta dan membangun pos perdagangan di Banten.

b.   Gubernur Jendral Laurens Reael (1615-1619) salah satu aturanny aadalah membuat aturan Hongi Tochen yaitu aturan yang menghukum VOC karena bertindak semena-mena

c.  Gubernur Jendral Jan Pieterzoon Coen (1619-1623) perannya adalah merevitalisasi kedudukan pulau -pulau di utara Batavia sebagai basis pertahanan, keamanan dan administrasi.

d. Gubernur Jendral Peter der Carpentier (1624-1627) salah satu perannya adalah melakukan pengemasan menggunakan karung yang diikat dengan tambang.

e. Gubernur Jendral Hendrik Bouwer (1632-1636) salah satu perannya adalah memerintahkan masyarakat Tionghoa untuk tinggal di sebelah kali Ciliwung agar dapat emagari pemukiman mereka menggunakan kayu.

f.  Gubernur Jendral Cornelis Van Der Lijn (1645-1650) salah satu perannya adalah mengadakan perjanjian damai bersama Banten agar VOC bisa lebih stabil

g.  Gubernur Jendral Carel Reyniersz (1650-1653) perannya adalah menyingkirkan para kompetitor VOC

h.  Gubernur Jendral Cornelis Speelman (1681-1684) perannya adalah memimpin ekspedisi militer demi memperluas wilayah kekuasaan VOC di Nusantara

i.   Gubernur Jendral Petrus Al Vertus Van Der Parra (1761-1775) masa pemerintahannya terlibat kasus korupsi dan kondisi keungan VOC mulai merosot karena ia terkenal dengan gaya hidup yang mewah dan bersenang-senang.

j.   Gubernur Jendral Rienier De Klerk (1777-1780) perannya membawa budaya Belanda ke Hindia Belanda

Petinggi -petinggi negara yang ditugaskan di Indonesia adalah :

1. Pieter Both, alasan ia memindahkan 

4.  Kebijakan VOC di bidang ekonomi

    Dalam praktiknya VOC memiliki kebijakan dalam bidang ekonomi yang dilakukan untuk menguasai rempah-rempah di Nusantara. Kebijakan VOC ini melancarkan usaha dagang untuk memperbesar kas Belanda. Namun dibalik kesuksesannya, VOC menorehkan sejarah kelam untuk rakyat Indonesia dengan monopoli dagangannya. Berikut adalah beberapa kebijakan VOC dalam bidang ekonomi yaitu :

a.  Hak Ektirpasi : Dalam ilmu sosial, hak ekstirpasi merupakan hak untuk membabat tumbuhan hingga habis, dan menebang hutan. Dalam hal ini VOC mempunyai hak untuk menebas dan membabat tanaman rempah-rempah pada saat hasil panen berlebih. VOC membuat aturan sekaligus perjanjian dengan raja dan pemimpin negeri untuk memusnahkan rempah-rempah yang berlebih, terutama pala dan cengkeh.

VOC melakukan hal tersebut bukan tanpa maksud. Tujuan utama hak ekstirpasi adalah untuk mencegah merosotnya harga rempah di pasar internasional saat hasil panen melimpah. Langkah ini merugikan rakyat yang menanam rempah-rempah karena tidak ada sistem pembayaran ganti rugi dan tentunya hanya menguntungkan VOC.

      b.   Contingenten bisa diartikan sebagai pemberlakuan kewajiban kepada rakyat untuk membayar               pajak sesuai dengan nominal yang ditentukan oleh VOC. Pajak ini dibayarkan berupa hasil                   bumi. Sayangnya tidak diberlakukan sistem ganti rugi.

           Tujuan VOC memberlakukan kebijakan ini jelas, yakni agar kas keuangan mereka tetap terjamin.          Besaran pajak yang harus dibayarkan oleh rakyat disesuaikan dengan nominal yang ditetapkan               VOC. Kebijakan ini tentunya merugikan rakyat.

c.             c.  Verpliche Leverantie : Kebijakan berikutnya yang tidak kalah merugikan rakyat adalah Verplichte           Leverantie. Kebijakan ini mewajibkan rakyat untuk menyerahkan hasil buminya hanya kepada              VOC. Penjualan rempah kepada selain VOC tidak diperbolehkan.

        Tidak cukup sampai di situ, dalam kebijakan ini, harga jual rempah-rempah telah ditentukan oleh             VOC. Hasil bumi yang dijual oleh rakyat meliputi lada, kayu, nila, kapas, gula, pala, cengkeh,                 tembakau, kopi, dan sebagainya.

        Agar monopoli perdagangan yang telah dipraktekkan oleh VOC dapat berjalan mulus, VOC                    melakukan pelayaran Hongi. Kebijakan yang juga disebut dengan Hongi Tochten ini dilakukan               dengan melakukan ekspedisi pelayaran, terutama di Indonesia bagian Timur seperti Ambon,                   Maluku, Pulau Seram, dan Ternate-Tidore. Oleh karena Indonesia bagian Timur terdiri dari                   banyak pulau-pulau kecil, ekspedisi ini yang dilaksanakan dengan kapal kora-kora ini hanya bisa            dilakukan melalui jalur laut.

d.         d. Pelayaran Hongi Tochen: kebijakan ini bertujuan untuk mengontrol produksi rempah-rempah                   sekaligus mengawasi jalannya monopoli perdagangan. Dengan pelayaran Hongi, VOC dapat                  mengontrol dan membuat regulasi siapa saja yang dapat menanam dan menjual hasil rempah. VOC       melaksanakan kebijakan ini disertai unsur penyitaan, perampokan, perbudakan, bahkan                           pembunuhan.

      Pedagang yang berasal dari Inggris, Spanyol, dan Portugis juga beroperasi di daerah ini. Sehingga         untuk memastikan operasi tersebut berjalan dengan aman, kapal kora-kora tersebut dilengkapi              dengan anggota militer dengan persenjataannya dan meriam yang lengkap. Kapal kora-kora                 disediakan oleh penguasa-penguasa di daerah Maluku dan Ambon yang telah menjalin kerja sama          dengan pihak penjajah Belanda.

e.     e. Preangerstelsel: kebijakan ini dikeluarkan oleh Belanda dan VOC untuk mengeruk keuntungan yang      besar di daerah jajahannya. Kebijakan ini fokus pada daerah Parahyangan atau Priangan untuk                 membudidayakan komoditas kopi. Nama preanger diambil dari Priangan yang memang terkenal             sebagai daerah yang dapat menghasilkan kopri dengan kualitas unggul.

Kebijakan ini mewajibkan masyarakat Priangan untuk menanam kopi dan menyerahkannya kepada bangsawan-bangsawan daerah yang kemudian kopi tersebut diperdagangkan ke Eropa oleh Belanda. Para bangsawan yang terlibat dalam praktek kebijakan ini mendapatkan keuntungan yang berupa komisi yang cukup besar. Hal ini berkebalikan dengan penderitaan yang dirasakan oleh rakyat.

Setelah kebijakan ini berjalan selama enam tahun, VOC menjadi pemain penting dalam komoditas kopi. Dikabarkan bahwa mereka dapat menguasai setengah hingga tiga perempat perdagangan kopi di dunia. Preangerstelsel menjadi cikal bakal dari kebijakan tanam paksa atau cultuurstelsel yang diterapkan oleh Belanda dan VOC di kemudian hari.

 

5.     Penyebab runtuhnya VOC

Meskipun VOC telah memiliki kekuasaan yang cukup besar, namun pada kenyataannya VOC juga harus menanggung banyak beban. Beban inilah yang kemudian membuat VOC mulai mengalami kemunduran. Salah satu beban yang membuat VOC runtuh adalah hutang yang terlalu banyak. Selain hutang, ada pula beberapa faktor penyebab runtuhnya VOC seperti berikut:

a.     Persaingan dengan negara kolonial lainnya seperti Prancis dan Inggris

Persaingan dagang antara Prancis dn inggris terjadi untuk menguasai jalur perdagangan global dan wilayah strategis seperti Amerika Utara, Karibia, Afrika dan Asia. Kedua negara bersaing dalam eksploitasi sumber daya dan pengaruh politik, yang sering kali memicu konflik seperti perang tujuh tahun, diman Inggris akhirnya mengukuhkan dominasinya di banyak koloni, termasuk Kanada dan India.

b.  Kondisi ekonomi penduduk Indonesia menurun. Pendudk di pulau Jawa khususnya memiliki kondisi ekonomi buruk hingga daya beli turun dan tidak mampu membeli barang-barang milik VOC.

c.     Managemen buruk. Salah satu penyebab utama kemunduran VOC adalah manajemen yang buruk. VOC mengalami masalah korupsi, nepotisme, dan kurangnya pengawasan yang efektif. Para pejabat VOC sering memanfaatkan kekuasaan mereka untuk keuntungan pribadi dan mengabaikan kepentingan perusahaan. Kondisi ini berdampak pada efisiensi operasional dan mengikis keuntungan yang dihasilkan.

d.   Konflik perang. VOC terlibat dalam berbagai konflik perang dengan negara-negara lain, terutama     dengan Inggris. Perang dengan Inggris, seperti Perang Inggris-Belanda yang berlangsung pada awal     abad ke-19, menyebabkan kerugian yang signifikan bagi VOC. Perang ini menghabiskan sumber             daya. Selain itu, juga menyebabkan kerugian finansial yang lebih lanjut.

e.    Korupsi di kalangan pejabat VOC menjadi faktor yang mempercepat kemunduran perusahaan. Pejabat VOC sering menggunakan posisi mereka untuk memperkaya diri sendiri melalui suap dan penggelapan dana perusahaan. Tentu saja praktik korupsi ini merusak integritas perusahaan. Kemudian, hal itu juga mengganggu efisiensi operasional.

f.    Terseret Ekspansi Militer. Salah satu faktor lain yang berkontribusi terhadap kemunduran VOC adalah terlibatnya perusahaan dalam ekspansi militer. VOC mulai membangun dan mengelola benteng-benteng pertahanan serta terlibat dalam konflik militer di wilayah Hindia Timur. Hal ini menghabiskan sumber daya dan energi perusahaan yang seharusnya digunakan untuk mengembangkan bisnis dagang inti VOC.

Anggaran belanja membengkak karena banyak digunakan untuk memelihara tentara sekaligus pegawai dengan jumlah banyak. VOC terus merekrut pegawai baru untuk memenuhi kebutuhan di daerah yang baru dikuasai khususnya di Jawa dan Madura.

Pemberontakan dari masyarakat Indonesia. Pemberontakan ini akhirnya membuat anggaran serta hutang VOC terus membengkak hingga kongsi dagang Hindi Timur tersebut tak mampu membayarnya. VOC membutuhkan dana yang cukup besar apabila ingin menumpas pemberontakan masyarakat Indonesia. Namun, dikarenakan hutang VOC akhirnya runtuh.

Pada 31 Desember 1799, setelah beroperasi hampir 2 abad lamanya, VOC akhirnya dibubarkan.segala kepemilikan serta hutang yang dimiliki oleh VOC kemudian diambil alih oleh kerajaan Belanda.