KEBIJAKAN EKONOMI MASA DEMOKRASI LIBERAL

 

Perkembangan dibidang Ekonomi pada Tahun 1949-1959

Masa ini disebut masa liberal, karena dalam politik maupun sistem ekonominya menggunakan prinsip-prinsip liberal. Perekonomian diserahkan pada pasar sesuai teori-teori mazhab klasik yang menyatakan laissez faire laissez passer. Padahal pengusaha pribumi masih lemah dan belum bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi, terutama pengusaha Cina. Pada akhirnya sistem ini hanya memperburuk kondisi perekonomian Indonesia yang baru merdeka. Usaha-usaha yang dilakukan untuk mengatasi masalah ekonomi, antara lain :

1.  Gunting Syarifuddin, yaitu pemotongan nilai uang (sanering) 20 Maret 1950, untuk mengurangi jumlah uang yang beredar agar tingkat harga turun. Sebagai contoh, uang yang bernilai Rp 2,50 keatas dipotong nilainya hingga setengahnya. Tujuan dari kebijakan ini adalah menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp 5,1 miliar. Dampak dari kebijakan ini adalah uang yang beredar menjadi berkurang.

2. Program Benteng (Kabinet Natsir), yaitu upaya menumbuhkan wiraswastawan pribumi dan mendorong importir nasional agar bisa bersaing dengan perusahaan impor asing dengan membatasi impor barang tertentu dan memberikan lisensi impornya hanya pada importir pribumi serta memberikan kredit pada perusahaan-perusahaan pribumi agar nantinya dapat berpartisipasi dalam perkembangan ekonomi nasional. Namun usaha ini gagal, karena sifat pengusaha pribumi yang cenderung konsumtif dan tak bisa bersaing dengan pengusaha nonpribumi.

Kebijakan gerakan benteng ini dikeluarkan oleh Menteri Perdagangan Sumitro Djojohadikusumo. Gerakan ini bertujuan mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional. Perwujudan dari gerakan benteng ini adalah dengan menumbuhkan pengusaha Indonesia melalui kredit. Namun, kebijakan gerakan benteng mengalami kegagalan karena pengusaha lokal tidak mampu bersaing. Akhirnya pemerintah mengalami defisit anggaran dari Rp 1,7 miliar pada 1951 menjadi Rp 3 miliar pada 1952.

3.    Nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia pada 15 Desember 1951 lewat UU no.24 th 1951 dengan fungsi sebagai bank sentral dan bank sirkulasi. Pada tahun 1951, pemerintah menasionalisasi De Javasche Bank dan mengubahnya menjadi Bank Indonesia. Bank milik Belanda tersebut dijadikan sepenuhnya milik Indonesia untuk menaikkan pendapatan, menurunkan biaya ekspor dan menghemat secara drastis.

4.    Sistem ekonomi Ali-Baba (kabinet Ali Sastroamijoyo I) yang diprakarsai Mr Iskak Cokrohadisuryo, yaitu penggalangan kerjasama antara pengusaha cina dan pengusaha pribumi. Pengusaha non-pribumi diwajibkan memberikan latihan-latihan pada pengusaha pribumi, dan pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Program ini tidak berjalan dengan baik, karena pengusaha pribumi kurang berpengalaman, sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah.

5.   Pembatalan sepihak atas hasil-hasil Konferensi Meja Bundar, termasuk pembubaran Uni Indonesia-Belanda. Akibatnya banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya sedangkan pengusaha-pengusaha pribumi belum bisa mengambil alih perusahaan-perusahaan tersebut.

6.    Program Finansial Ekonomi

Berdasarkan hasil Konferensi Meja Bundar, Indonesia harus membayar hutang Belanda. Tentu hutang tersebut sangat memberatkan Indonesia. Untuk itu, pada tanggal 7 Januari 1956, Indonesia memutuskan langkah Finansial Ekonomi (Finek) yang isinya :

a.                 a.       Persetujuan hasil KMB dibatalkan

a.                  b.   Indonesia keluar dari Uni Indonesia – Belanda

                c.  Akibatnya, banyak perusahaan Belanda yang dijual. Disisi lain, pribumi belum bisa membeli      perusahaan tersebut.

7.     Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPTL)

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) merancang Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPTL) yang bertujuan agar pembangunan sesuai dengan kerangka yang disepakati dalam jangka waktu tertentu. Kondisi politik yang labil serta kerap bergantinya kabinet membuat pembangunan tersendat.

RPTL disetujui DPR pada 11 November 1958. Perencanaan dirancang dalam lima tahun yaitu 1956 hingga 1961 dengan pembiayaan Rp 12,5 miliar. Namun, RPTL tidak berjalan sesuai yang diinginkan karena depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perekonomian dalam negeri terkena imbasnya. Ekspor menurun dan pendapatan negara merosot. Selain itu, gejolak politik di masa demokrasi leiberal menyebabkan pembangunan tidak berjalan.

8.   Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap)

Pada masa Kabinet Djuanda, terjadi kesenjangan antara pusat dan daerah. Masalah ini diatasi dengan Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Dalam Munap dibahas rencana pembangunan yang telah ditetapkan agar lebih disesuaikan dengan kebutuhan. Namun, tetap saja Munap tidak dapat menyelesaikan masalah. Hal ini karena adanya pemberontakan PRRI/Permesta. 

Akhir dari Demokrasi Liberal

Berakhirnya demokrasi Liberal ditandai dengan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Kegagalan Kontituante menetapkan UUD membawa Indonesia ketepi jurang kehancuran. Keadaan Negara yang telah merongrong sejumlah pemberontakan menjadi bertambah gawat. Atas dasar pertimbangan menyelamatkan Negara dari bahaya, Presiden Soekarno terpaksa melakukan tindakan inkontitusional. Tindakan presiden tersebut berupa pengeluaran dekrit yang dikenal dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Tindakan itu didukung oleh militer karena mereka sudah direpotkan oleh sejumlah pemberontakan akibat krisis politik. Lebih lanjut dekrit presiden 5 Juli dikeluarkan dengan berbagai pertimbangan diantaranya:

1.     Anjuran untuk kembali kepada UUD 1945 tidak memperoleh keputusan dari Kontituante

2.   Kontituante tidak mungkin lagi menyelesaikan tugasnya karena sebagian besar anggotanya telah menolak menghadiri sidang.

3. Kemelut dalam Kontituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan negera, dan merinangi pembangunan nasional.

Sedangkan yang menjadi keputusan dalam Dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah:

1.       Konstituante dibubarkan

2.       UUD 1945 berlaku kembali sebagai UUD Republik Indonesia

3.       Membentuk MPRS dan DPAS dalam waktu singkat

 

JAWABLAH PERTANYAAN DIBAWAH INI DENGAN BAIK !

1.    SEBUTKAN KEBIJAKAN EKONOMI MASA DEMOKRASI LIBERAL !

2. JELASKAN DAMPAK DARI KEBIJAKAN GUNTING SYAFRUDIN MASA DEMOKRASI LIBERAL !

3.    APA TUJUAN DARI DILAKSANAKANNYA GERAKAN BANTENG ?

4.    SEBUTKAN PROGRAM ALI – BABA MASA DEMOKRASI LIBERAL !

5.    JELASKAN FAKTOR PENYEBAB INDONESIA KELUAR DARI PBB!